HMIPAPUA.INFO – JAYAPURA. Peserta Latihan Kader III yang diselenggarakan Badan Koordinasi HMI Papua-Papua Barat yakni Dody Kusuma, Khairan, Rehan, Andi Sagama, dan Adnan Eka Putra mengusulkan pendekatan soft diplomasi untuk solusi penyelesaian konflik di tanah Papua.

“Pulau Papua merupakan daerah yang berada pada bagian sisi Timur Indonesia serta memiliki 255 suku adat di dalamnya. Pulau Papua memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah karena sangat menjaga hutannya, “ungkap Peserta Asal Badko Maluku-Maluku Utara, Andi Sagama di Aula BPMP Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Selasa (11/6)

Peserta Asal Badko HMI Jawa Barat, Rehan menjelaskan, pada musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) kondisi Papua Pada tahun 1963 dinyatakan tergabung dalam kewarganegaraan indonesia,

“Kemudian hasil dari PEPERA disidangkan di New York, Amerika Serikat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dinyatakan bahwa Papua secara sah masuk bagian wilayah Indonesia,” ungkapnya

Selanjutnya, Peserta asal Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Khaira menuturkan bahwa gerakan masyarakat dan pemuda Papua adalah gerakan yang bermula dari pemikiran radikalisme yang disebabkan masalah rasisme dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat yang kemudian berubah menjadi gerakan separatis bersenjata

“Gerakan separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan separatisme digerakkan melalui gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang di bentuk pada tanggal 26 Juli 1965,” terangnya

“Melihat data statistik terbaru Provinsi termiskin di Indonesia, yakni pada urutan pertama ada Provinsi Papua 26,80% dan kedua ada pada Provinsi Papua Barat 21,43% Sehingga memicu ketidakpuasan pada pemerintah Pusat dan komponen lainnya,”jelas Adnan Eka peserta asal Badko Papua-Papua Barat

Adapun pemecahan masalah yang diusulkan berupa pendekatan Diplomasi Soft untuk selesaikan konflik di Papua

“Melakukan upaya kebijakan dengan pengawasan dalam proses pembagian anggaran dan pelaksanaan Otonomi Khusus, pemberian hak afirmasi bagi masyarakat dan pemuda Papua dalam akses beasiswa pendidikan atau pengisian formasi di pemerintahan dilevel nasional maupun daerah sehingga diharapakan tidak terjadi kesenjangan yang nantinya akan mengakibatkan gerakan separatisme di Tanah Papua,” pungkas Dody Kusuma peserta asal Badko HMI Kaltim-Kaltara. (Ikbal Asra)